MEDIARESKRIM.COM – Tasikmalaya | Kasus dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cipaingen, Kecamatan Sodonghilir, Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik. Warga menilai pengelolaan dana BUMDes tidak transparan dan peruntukannya tidak jelas.
Persoalan ini diduga timbul akibat lemahnya transparansi, akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, kendala manajerial dari pihak pengelola BUMDes dinilai semakin memperburuk keadaan.
Menurut informasi yang beredar, anggaran BUMDes Cipaingen bersumber dari Dana Desa dengan jumlah kurang lebih Rp200 juta. Dana tersebut semestinya dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, warga mengaku kesulitan mendapatkan penjelasan terkait penggunaan dana tersebut sehingga menimbulkan tanda tanya besar.
Ketua BUMDes, Ahmad Sungkawa, disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Warga berharap adanya keterbukaan laporan keuangan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik di tengah masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat juga mendorong agar warga mengumpulkan bukti dan melaporkan dugaan penyalahgunaan dana kepada aparat penegak hukum. Mereka menegaskan bahwa dana BUMDes merupakan hak masyarakat, bukan milik pribadi pengurus.
Kasus ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap BUMDes perlu diperketat agar fungsi utamanya sebagai penggerak ekonomi desa benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tim.
