MEDIAINDO.ID-| Puluhan Pemuda dan Mahasiswa yang berhimpun dalam FORTABES menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat Selasa (1/9/2026). Aksi tersebut dilakukan guna mempertanyakan dugaan penyimpangan dan ketidakjelasan peran dinas dalam pelaksanaan program Revitalisasi Pendidikan 2026.
Koordinator Lapangan Aksi, Rian Nurfalah, mengatakan, langkah turun ke jalan ini diambil lantaran surat audiens formal yang dikirimkan sebanyak dua kali tidak mendapatkan respons sama sekali dari pemangku kebijakan.
”Untuk kegiatan aksi hari ini, tentunya kita mempertanyakan beberapa persoalan yang menjadi dugaan kami di lapangan terkait masalah program revitalisasi pendidikan 2026. Kita sudah melayangkan surat pertama dan kedua, tapi tidak ada respons sama sekali. Karena itu kami aksi ke sini, perlu ada duduk bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan,” ujar Rian, Selasa (1/9/2026).
Dugaan Penyimpangan Program Revitaliasi Pendidikan 2026, Massa Pertanyakan Peran Oknum dan Intervensi CV
Dalam tuntutannya, massa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk mengklarifikasi fungsi dinas serta keterlibatan sejumlah oknum berinisial K, O, D, dan U yang diduga melakukan pengondisian di lapangan.
”Kami meminta Kepala Dinas Pendidikan mengklarifikasi apa peran fungsi dinas dan oknum berinisial K, O, D, serta U ini. Informasi di lapangan yang kami dapatkan, ada dugaan penggiringan pengerjaan proyek kepada salah satu CV atau perusahaan tertentu,” beber Rian.
Tak hanya itu, Rian juga menyoroti carut-marut pengerjaan proyek dari program Dana Alokasi Umum (DAU). Salah satu sampling temuan berada di SMP Bantarkalong dengan nilai anggaran Rp 70 juta.
”Informasi dari pihak sekolah, pengerjaan selama satu minggu tidak selesai. Bahkan beberapa pekerja malah tidak ada di lokasi. Ini salah satu hal yang tidak jelas,” tegasnya.
Rian membeberkan indikasi janggal lainnya, termasuk modus monitoring Kepala Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah menggunakan sepeda motor yang diduga diselingi agenda tertutup. Massa juga mengantongi data terkait pengumpulan para kepala sekolah dan pengusaha di suatu tempat dengan dalih sosialisasi.
Menurutnya, praktik semacam ini bertolak belakang dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Dirjen terkait program revitalisasi yang seharusnya memberikan multiplier effect bagi perekonomian warga lokal.
Dugaan penyimpangan tersebut kian menguat tatkala Kadisdik kembali mangkir saat aksi berlangsung. Bahkan, Rian mengaku sempat didatangi utusan dinas pada Senin malam (31/8/2026) sekitar pukul 20.00 WIB untuk meredam aksi.
”Adanya utusan dari Dinas Pendidikan yang datang ke rumah saya malam semalam untuk meminta kita tidak melakukan aksi hari ini. Katanya utusan dinas dan beberapa pengusaha berinisial K, U, O, dan D. Tapi kami tegaskan, kami tidak bisa berhenti mengawal dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya,” jelasnya.
Segel Ruang Kadisdik dan Siapkan Laporan Hukum
Kecewa karena tak bisa menemui Kadisdik, massa aksi akhirnya menyegel pintu ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk protes.
”Tadi kita sempat menyegel ruangan Kepala Dinas Pendidikan atas izin pihak kepolisian. Segel ini sifatnya sementara sampai Kadis hadir dan mau berdiskusi,” tambah Rian.
Langkah Fortabes tidak berhenti di aksi turun ke jalan. Pihaknya kini tengah merapikan berkas bukti untuk diteruskan ke ranah hukum dan lembaga pengawas internal.
”Langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan data-data untuk melakukan upaya pelaporan hukum ke Polres Tasikmalaya agar diinvestigasi secara langsung, serta meminta Inspektorat melakukan audit investigasi terkait temuan kami,” pungkasnya.
