MEDIAINDO.ID-| Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Aditya Ramdani menyoroti pentingnya pengawasan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pasalnya, pemilihan lokasi perlu mempertimbangkan kenyamanan bagi aktivitas masyarakat.
Hal itu menyusul momentum kemeriahan HUT RI di Lapang Bola Negla, Desa Tenjonagara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya yang biasa digunakan untuk sepak bola justru diduga ditiadakan. Pasalnya, di lapangan tersebut berdiri bangunan KDMP.
Perlunya Pengawasan Pembangunan KDMP
Aditya mengatakan, KDMP merupakan program strategis nasional. Sehingga, sebagai warga negara yang juga anggota DPRD tentu ia harus mendukungnya.
Akan tetapi, sambungnya, dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun nanti saat operasional ada hal yang harus diawasi atau dikoreksi.
“Dalam konteks pembangunan KDMP di Desa Tenjonagara yang dibangun di lapangan sepak bola tentunya kurang tepat. Pasalnya, meskipun itu tanah desa namun sudah menjadi fasilitas umum dan tempat aktivitas masyarakat,” ujar Aditya, Senin (31/8/2026).
Aditya menilai, eksekusi program di lapangan seharusnya tidak mengabaikan kebutuhan sosial masyarakat yang telah lama memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penyelesaian persoalan ini dilakukan secara bijak tanpa serta-merta merusak aset yang sudah dibangun.
”Tapi kita juga tidak bisa lantas membongkar bangunan KDMP yang sudah berdiri. Pihak Desa dan Pemerintah Kabupaten serta pengelola KDMP harus berembuk untuk membangun kembali lapangan sepak bola pengganti,” tegasnya.
Di sisi lain, politisi ini menyayangkan tiadanya inisiatif untuk menjaga euforia kemerdekaan di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. Menurutnya, dinamika pembangunan tidak boleh menghentikan semangat kebersamaan warga.
”Tentunya sangat disayangkan, meskipun lomba-lomba lain untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia seharusnya tetap bisa dilaksanakan,” tambah Aditya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kesiapannya untuk memediasi lintas pihak agar menemukan titik terang yang menguntungkan semua pihak, baik kelancaran Program Strategis Nasional maupun kepastian fasilitas olahraga bagi warga.
”Secara pribadi saya berpendapat sebagaimana yang tadi disampaikan pihak Desa, Pemkab Tasikmalaya, dan pihak KDMP harus duduk bersama memikirkan solusinya. DPRD siap memfasilitasi pertemuan tersebut karena ini Program Strategis Nasional yang harus didukung penuh pelaksanaannya dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada,” pungkasnya.
