MEDIAINDO.ID-| Anak muda di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyoroti rencana lelang geothermal Galunggung. Puluhan pemuda yang tergabung dari kelompok Indonesian Green Movement, bersama elemen mahasiswa pecinta alam dan masyarakat lainnya menggelar aksi orasi terbuka di Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (26/09/2026).
Aksi yang berlangsung tertib namun lugas itu menyasar kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memasukkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Galunggung ke dalam daftar lelang nasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Harapan Rakyat, Kementerian ESDM pada Agustus 2026 lalu resmi membuka lelang 14 lokasi WKP di Indonesia, dengan target total kapasitas mencapai 732 Megawatt (MW). Dari angka tersebut, WKP Gunung Galunggung tercatat memiliki potensi cadangan hingga 125 MW.
Dalam aksinya, para pemuda bergantian menyampaikan orasi ilmiah dan membentangkan pesan edukasi. Tak hanya itu, mereka juga membagikan selebaran (pamflet) edukatif kepada para pengguna jalan dan masyarakat yang tengah beraktivitas di sekitar alun-alun. Hal ini untuk memberikan pemahaman mendalam terkait ancaman di balik proyek geothermal.
Salah satu peserta aksi, Rahmatunnisa menegaskan keikutsertaannya dalam aksi ini atas dasar rasa kepedulian mendalam terhadap kelestarian alam dan masa depan ruang hidup di Tasikmalaya.
Ia mengaku terkejut ketika menyadari potensi bahaya besar dari proyek geothermal setelah mendapat informasi dari internet dan sesama aktivis lingkungan.
“Jujur saja, saya baru tahu sekarang setelah diberitahu teman-teman dan dari internet. Ternyata proyek panas bumi ini menyimpan ancaman sosial dan lingkungan yang nyata. Seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia,” kata Rahmatunnisa di sela-sela aksi.Baca Juga:
Ia lantas mencontohkan berbagai kasus kegagalan mitigasi dampak geothermal di wilayah lain. Di Dieng misalnya, terjadi penurunan dan perubahan kualitas air bersih. Sementara di Mandailing Natal, kebocoran gas beracun H_2S sempat menyebabkan puluhan warga dilarikan ke rumah sakit hingga menelan lima korban jiwa.
“Sangat tidak menutup kemungkinan potensi ancaman serupa terjadi di Galunggung. Kami selaku generasi muda tidak ingin menanggung beban kerusakan lingkungan di masa depan akibat keputusan yang terburu-buru hari ini,” tegasnya.
Pemerintah Minim Transparansi Publik
Selain persoalan risiko ekologis, Rahmatunnisa juga menyayangkan minimnya transparansi publik dari pihak pemerintah daerah maupun pusat. Ia menilai pemerintah menutup mata terhadap hak informasi masyarakat lokal.
“Sangat disayangkan Pemkab Tasikmalaya tidak pernah mensosialisasikan kebijakan ini secara terbuka kepada warga. Tiba-tiba sekarang kami mendapat kabar bahwa WKP Galunggung sudah masuk tahap mau lelang geothermal. Padahal jika timbul dampak negatif, yang pertama kali merasakan akibatnya adalah masyarakat Tasikmalaya sendiri,” pungkasnya.
Massa aksi mengimbau seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus mengawal dan memperketat pengawasan terhadap seluruh tahapan rencana lelang WKP Gunung Galunggung.
