MEDIAINDO.ID-| Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hidayat mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, secara resmi membuka Rapat Pengharmonisasian 13 Rancangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (11/11) di Ruang Ismail Saleh.
Dalam arahannya, Hidayat menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, khususnya terkait pembaruan regulasi tugas pokok dan rincian tugas di lingkungan perangkat daerah Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini turut didukung penuh oleh Tim Kerja 3 Zonasi Kota Tasikmalaya guna memastikan seluruh konsepsi rancangan selaras dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan terbaru.
Rapat yang difasilitasi oleh Kemenkum Jawa Barat ini melibatkan partisipasi aktif dari perwakilan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya, serta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Pokja 3.
Dalam pembahasan tersebut, Hidayat menyoroti sejumlah isu krusial yang memerlukan penanganan komprehensif, mulai dari struktur jabatan fungsional dalam organisasi perangkat daerah, perumusan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), hingga kepastian agar kewenangan unit tidak melampaui batas kewenangan pemerintah daerah.
Melalui pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan, Kemenkum Jawa Barat berharap harmonisasi ini dapat melahirkan rumusan regulasi yang matang baik secara substansi, kelembagaan, maupun budaya hukum.
Dengan kolaborasi yang solid dan sumbangsih masukan dari seluruh peserta rapat, penyelesaian 13 Rancangan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini diharapkan mampu menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap penegakan hukumnya.
