MEDIAINDO.ID –| Alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar Rp1,23 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan DPRD. Pemerintah daerah diminta memastikan anggaran tersebut berdampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan, bukan sekadar terserap untuk kegiatan rutin dan bantuan sosial (bansos).
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Andi Supriyadi, menilai alokasi anggaran pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial harus disertai target keberhasilan yang jelas dan terukur. Pemerintah tidak cukup hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga harus mampu menunjukkan berapa banyak keluarga miskin yang berhasil dientaskan dan mengalami peningkatan kesejahteraan.
“Saya memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RAPBD Kabupaten Tasikmalaya 2027. Anggaran Rp1,23 miliar tersebut tentu penting, tetapi pertanyaan mendasarnya adalah apa hasil konkret yang akan dicapai?” ujar Andi.
Menurutnya, berdasarkan dokumen RAPBD yang ditelaah, belum terlihat secara jelas target kuantitatif penurunan angka kemiskinan, jumlah keluarga yang dientaskan, maupun sasaran peningkatan pendapatan masyarakat.
“Berapa persen angka kemiskinan ditargetkan turun pada 2027? Berapa keluarga miskin yang akan keluar dari kemiskinan? Berapa keluarga yang pendapatannya meningkat dan mampu mandiri secara ekonomi? Ini harus dijawab secara terbuka,” tegasnya.
Andi menegaskan, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga menyoroti komposisi anggaran program tersebut. Berdasarkan hasil telaahnya, alokasi untuk pengembangan ekonomi masyarakat hanya sekitar Rp234 juta. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan anggaran perlindungan dan jaminan sosial.
“Saya tidak menolak bantuan sosial. Masyarakat yang membutuhkan memang harus dilindungi. Tetapi kita harus bisa membedakan antara membantu masyarakat bertahan hidup dan membuat masyarakat mampu keluar dari kemiskinan,” katanya.
Menurut Andi, bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk melindungi masyarakat rentan. Namun, kebijakan tersebut harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar penerima bantuan memiliki peluang meningkatkan pendapatan dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kalau setiap tahun pemerintah hanya mendata, memberikan bantuan, kemudian mengulang kegiatan yang sama, lalu di mana strategi untuk memutus rantai kemiskinan?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperbesar perhatian terhadap program-program produktif. Di antaranya peningkatan produktivitas petani miskin, pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia kerja, perluasan akses pekerjaan, serta pendampingan usaha mikro milik keluarga miskin.
Andi juga mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial. Bupati perlu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah agar mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.
Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, perangkat daerah yang menangani pendidikan dan kesehatan, hingga pemerintah desa harus dilibatkan dalam strategi pengentasan kemiskinan secara terpadu.
“Persoalan kemiskinan merupakan masalah lintas sektor. Karena itu, penanganannya juga harus lintas sektor. Jangan sampai setiap perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa target yang terintegrasi,” tegasnya.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Andi meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan penjelasan komprehensif mengenai lima hal mendasar terkait arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Pertama, angka kemiskinan terakhir yang menjadi dasar penyusunan RAPBD beserta target penurunannya pada 2027.
Kedua, jumlah keluarga miskin yang menjadi sasaran anggaran Rp1,23 miliar serta perubahan kondisi kesejahteraan yang ingin dicapai.
Ketiga, alasan anggaran perlindungan dan bantuan sosial lebih besar dibandingkan anggaran pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk strategi pemerintah agar penerima bantuan dapat mandiri secara ekonomi.
Keempat, kecamatan dan desa yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan agar program tidak tersebar tanpa mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat.
Kelima, pembagian tanggung jawab masing-masing perangkat daerah serta mekanisme evaluasi yang dilakukan Bupati untuk mengukur keberhasilan program.
Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan sehingga berkewajiban memastikan setiap alokasi APBD memiliki sasaran yang jelas, dasar kebijakan yang kuat, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Saya tidak ingin RAPBD hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi masyarakat miskin tidak merasakan perubahan berarti dalam kehidupannya. Jangan sampai anggaran kemiskinan setiap tahun terus dibelanjakan, tetapi pemerintah tidak mampu menyebutkan secara terukur berapa keluarga yang berhasil dientaskan,” tandasnya.
Andi berharap RAPBD Kabupaten Tasikmalaya 2027 tidak sekadar menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai agenda belanja tahunan. Lebih dari itu, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, membuka peluang ekonomi, dan membangun kemandirian masyarakat miskin.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan hari ini. Rakyat membutuhkan jalan keluar dari kemiskinan untuk masa depan. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar berapa banyak kegiatan dilaksanakan atau berapa besar anggaran terserap, melainkan apakah jumlah masyarakat miskin berkurang, pendapatan meningkat, dan keluarga miskin semakin mandiri,” pungkasnya.
