MEDIAINDO.ID-|Fenomena sosial saat ini diwarnai oleh kehadiran sebuah istilah statistik yang mendadak populer di kalangan masyarakat bawah: “desil”. Istilah yang awalnya hanya bergulir di ruang rapat perencanaan, atau jurnal ilmiah para ekonom kini telah masuk ke ruang keluarga dan obrolan sehari-hari para tetangga. Kehadirannya tidak membawa kabar baik, melainkan memicu kegaduhan, kekecewaan, dan rasa ketidakadilan yang masif di kalangan akar rumput.
Narasi ini bermula dari keluh kesah seorang ibu yang bercerita dengan nada kecewa karena beasiswa pendidikan anaknya tiba-tiba dihentikan. Tetangga lainnya mengeluhkan bantuan beras rutin yang mendadak setop. Ada pula warga yang tidak lagi menerima bantuan pangan, padahal kartu bantuan sosial yang mereka miliki sudah terlanjur digadaikan kepada instrumen pinjaman informal atau “bank emok” untuk menyambung hidup. Di sudut lain, para orang tua mengeluhkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) anaknya yang sangat mahal.
Masyarakat merasa kaget, kecewa, dan marah karena secara faktual kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perubahan yang signifikan menuju kesejahteraan. Namun, ketika mereka mengecek ke kantor Desa/kelurahan setempat untuk mencari jawaban, mereka justru dihadapkan pada jawaban yang menimbulkan pertanyaan baru: mereka dinyatakan telah masuk ke dalam kategori Desil 6 dan Desil 7. Obrolan tetangga itu bukan sekadar cerita beberapa keluarga yang kehilangan bantuan, melainkan menggambarkan kegaduhan yang lebih luas. Sebuah istilah statistik kini harus berbenturan langsung dengan sesuatu yang sangat konkret, yaitu akses terhadap perlindungan sosial negara.
Hukum Relativitas Desil
Secara sederhana, desil adalah pengelompokan keluarga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Pengelompokan ini disusun secara hierarkis: Desil 1: merupakan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 10: merupakan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Melalui pemahaman ini, desil tidak sesederhana pelabelan mutlak antara kategori “miskin” dan “kaya”. Di dalam implementasinya, penentuan angka desil ini tidak didasarkan pada satu ukuran tunggal seperti jumlah pendapatan bulanan saja. BPS bersama Kementerian Sosial menggunakan 39 variabel dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSEN). Variabel-variabel tersebut dibagi menjadi 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga. Instrumen ini memotret berbagai dimensi kehidupan warga, mulai dari tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan usaha, disabilitas, riwayat penyakit kronis, hingga kondisi fisik hunian seperti listrik, air minum, sanitasi, bahan bakar memasak, serta kepemilikan aset.
Seluruh data tersebut kemudian diolah menggunakan model statistik dengan pendekatan Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat konsumsi atau pengeluaran rumah tangga. Dari hasil estimasi matematis inilah peringkat kesejahteraan disusun, lalu keluarga dikelompokkan ke dalam sepuluh desil. Jadi, posisi desil bukan ditentukan oleh satu indikator, melainkan hasil pengolahan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Kata kunci yang sangat penting di sini adalah “relatif”. Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam distribusi kesejahteraan, bukan menyatakan secara mutlak bahwa seseorang “kaya” atau “miskin”. Akibatnya, ada jurang pemisah antara persepsi lokal dan nasional. Seseorang yang merasa hidup sederhana di lingkungannya tetap mungkin masuk Desil 8, 9, atau 10 jika dibandingkan dengan rumah tangga secara nasional.
Bahkan kelompok desil sendiri tidak sepenuhnya homogen atau seragam di dalamnya. Lembaga kajian ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menemukan bahwa rentang pengeluaran per kapita dalam Desil 10 pada tahun 2024 sangat lebar, yaitu berkisar antara Rp3,03 juta hingga Rp133 juta per bulan. Artinya, sama-sama berada di Desil 10 tidak berarti dua keluarga memiliki kondisi ekonomi yang sama. Desil adalah alat pengelompokan, bukan potret lengkap seluruh gradasi kesejahteraan.
Pemerintah menggunakan desil ini demi menentukan prioritas dalam memberikan perlindungan sosial karena anggaran yang terbatas. Kelompok desil menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program. Ketika posisi desil berubah, dampaknya langsung dirasakan oleh keluarga melalui perubahan akses terhadap program tertentu. Di sini perlu dibedakan antara desil sebagai hasil pengukuran dan bantuan sebagai keputusan kebijakan. Desil bukan bantuan dan bukan pula vonis kemiskinan, melainkan instrumen pembantu negara. Pertanyaannya: seberapa baik instrumen tersebut membaca kenyataan?
Data bagi Negara Kesejahteraan
Dilihat dari perspektif negara kesejahteraan (welfare state), negara mempunyai tanggung jawab melindungi warga (terutama) yang miskin dan rentan melalui berbagai program sosial. Namun, idealisme ini selalu berbenturan dengan realitas bahwa anggaran negara terbatas, sementara kebutuhan masyarakat sangat besar. Pemerintah harus menentukan prioritas: siapa yang paling membutuhkan dan siapa yang harus didahulukan. Karena itu, penargetan (targeting) diperlukan.
Negara tidak mungkin menentukan penerima bantuan hanya berdasarkan kesan visual, kedekatan dengan aparat, atau siapa yang paling keras mengeluh. Data dan statistik dibutuhkan agar kebijakan sosial dapat dibuat secara lebih rasional dan terukur. Kita tidak membutuhkan lebih sedikit data, melainkan membutuhkan data yang lebih baik. DTSEN dibangun dalam kerangka kebutuhan tersebut, yaitu menyediakan basis data sosial dan ekonomi yang lebih terpadu sebagai dasar perencanaan program pemerintah. Persoalannya bukan apakah negara boleh menggunakan data, melainkan bagaimana data dibangun, seberapa akurat ia menggambarkan kenyataan, dan bagaimana negara memperlakukannya ketika hasilnya digunakan untuk menentukan akses warga terhadap perlindungan sosial.
Angka Bukan Kenyataan
Arief A. Yusuf, ekonom dari Universitas Padjadjaran, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sektor informal yang besar dan tidak seluruh pendapatan masyarakat mudah tercatat dalam administrasi. Banyak orang memiliki penghasilan tidak tetap, menjalankan usaha kecil, atau mengalami perubahan ekonomi yang cepat. Dalam kondisi seperti itu, kesejahteraan tidak selalu dapat diukur secara langsung dari pendapatan. Negara menggunakan sejumlah variabel sebagai proxy (pendekatan) untuk mengestimasi kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Ada data, model, prediksi, dan kemudian pengelompokan menjadi desil.
Artinya, desil adalah estimasi. Ia merupakan cara statistik membaca kenyataan yang jauh lebih kompleks. Manusia tidak hidup dalam tabel. Penghasilan dapat turun, pekerjaan hilang, usaha bangkrut, anggota keluarga sakit, anak masuk sekolah, atau utang bertambah, sementara data membutuhkan waktu untuk diperbarui. Realitas sosial dapat bergerak lebih cepat daripada data yang merekamnya.
Karena itu, kita perlu adil kepada kedua pihak. Masyarakat perlu memahami bahwa desil bukan penilaian terhadap harga diri atau status sosial. Pemerintah pun harus menyadari bahwa model statistik, sehebat apa pun, tetap memiliki keterbatasan dalam menangkap kehidupan manusia secara utuh.
Ketika Data Keliru
Tidak ada model statistik yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Dalam penargetan bantuan dikenal dua istilah: Inclusion Error: Ketika orang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas justru masuk sebagai penerima bantuan. Exclusion Error: Ketika orang yang membutuhkan justru berada di luar kelompok sasaran. Keduanya merugikan. Inclusion error membuat sumber daya publik tidak optimal, sedangkan exclusion error dapat membuat warga yang membutuhkan perlindungan justru kehilangan akses terhadap program negara. Ketika beasiswa berhenti, bantuan beras terputus, atau UKT mahal, perubahan status desil bukan lagi sekadar persoalan statistik, melainkan sudah menyentuh kehidupan nyata. Maka pertanyaan “apakah desilnya benar?” harus dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih penting: apa yang terjadi apabila hasil klasifikasi tersebut ternyata keliru?
Arief A. Yusuf mengingatkan bahwa kesalahan teknis dalam pengukuran dapat berubah menjadi persoalan etis ketika hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan manusia. Technical error dapat berkembang menjadi ethical error. Kesalahan statistik mungkin semula hanya persoalan metodologi. Tetapi ketika kesalahan tersebut membuat seseorang kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan, pangan, kesehatan, atau perlindungan sosial, persoalannya berubah menjadi persoalan keadilan. Karena itu, hasil pemodelan tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Negara boleh menggunakan estimasi sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi hasil estimasi harus dapat diuji, diperbarui, dan dikoreksi.
Ketika angka digunakan untuk menentukan siapa yang menerima perlindungan sosial, warga bukan lagi sekadar objek dalam basis data. Mereka adalah warga negara yang terkena akibat dari keputusan tersebut. Semakin besar konsekuensi sebuah data terhadap kehidupan mereka, semakin besar pula tuntutan terhadap akurasi dan akuntabilitasnya.
Negara Membuka Ruang Koreksi
Kritik terhadap desil tidak berarti kita harus memusuhi statistik. Negara sebesar Indonesia membutuhkan mekanisme targeting. Tanpa pengukuran dan pengelompokan, distribusi bantuan akan lebih mudah kembali kepada subjektivitas, kedekatan emosional, bahkan kepentingan politik. Desil diperlukan untuk membuat kebijakan lebih objektif. Tetapi objektif tidak berarti sempurna, dan berbasis data tidak berarti bebas dari kesalahan. Yang perlu diperkuat adalah kualitas sistem di belakangnya: kualitas data, metode pengukuran, pemutakhiran, transparansi, dan mekanisme koreksi. Sistem data yang baik bukan sistem yang mengklaim tidak pernah salah, melainkan sistem yang mampu menemukan kesalahan dan memperbaikinya.
Ketika seseorang mengetahui dirinya berada pada Desil 6 atau 7 dan merasa data tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, jawaban negara tidak cukup dengan mengatakan, “Datanya memang begitu.” Warga perlu mengetahui mengapa dirinya ditempatkan pada desil tersebut, data apa yang digunakan, kapan terakhir diperbarui, dan bagaimana memperbaikinya apabila terdapat ketidaksesuaian.
Koreksi bukan ancaman terhadap sistem, melainkan bagian dari sistem data yang sehat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak pernah benar-benar statis, sehingga data pun harus terus dimutakhirkan. Yang penting, mekanisme koreksi tidak berhenti sebagai prosedur administratif. Ia harus mudah diakses, dipahami masyarakat, dan benar-benar menghasilkan perbaikan ketika ditemukan kesalahan. Semakin besar pengaruh sebuah data terhadap kehidupan warga, semakin besar pula kewajiban negara untuk mempertanggungjawabkannya.
Tepat Sasaran Belum Tentu Adil
Kita sering mengatakan bahwa bansos harus tepat sasaran. Tentu benar, tetapi tepat sasaran belum otomatis berarti adil. Sebuah sistem dapat bekerja presisi berdasarkan data yang tersedia, namun jika data tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual seseorang, keputusan yang dihasilkan tetap dapat tidak adil. Karena itu, orientasi kebijakan sosial tidak boleh berhenti pada targeting accuracy. Tujuan akhirnya adalah memastikan perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Negara kesejahteraan bukan sekadar negara yang mampu mengidentifikasi siapa yang miskin. Ia harus mampu memastikan warga yang berada dalam kondisi rentan tidak jatuh tanpa perlindungan. Data membantu negara melihat dan statistik membantu menentukan prioritas, tetapi keadilan menentukan bagaimana hasil pengukuran itu digunakan.
Kegaduhan desil seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki cara kita melihat kebijakan perlindungan sosial. Masyarakat perlu memahami desil bukan ukuran harga diri, melainkan instrumen statistik untuk membantu negara menentukan prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memahami bahwa masyarakat bukan sekadar objek statistik, melainkan warga negara yang kehidupannya dapat berubah lebih cepat daripada pembaruan basis data. Ketika sebuah keluarga kehilangan bantuan akibat perubahan klasifikasi, mereka layak mendapatkan penjelasan dan saluran koreksi yang efektif.
Pada akhirnya, di balik Desil 6, Desil 7, atau Desil 10, ada manusia nyata: keluarga, anak yang sekolah, kebutuhan pangan, utang, kecemasan, dan harapan kepada negara. Desil boleh menjadi alat untuk membaca kesejahteraan, tetapi jangan sampai ia berubah menjadi vonis atas kesejahteraan seseorang. Sebab tujuan akhir negara kesejahteraan bukan membuat statistik terlihat rapi, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terasa.
