MEDIAINDO.ID-|JAKARTA,Polemik pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan mendapat tanggapan dari Angga Putra Pratama, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
Ia menyampaikan bahwa pernyataannya ini murni bersifat pribadi, tidak mewakili sikap kelembagaan PB HMI.
“Saya ingin tegaskan dulu, ini opini pribadi, bukan pernyataan organisasi.
Tapi sebagai anak muda yang cukup dekat mengikuti dinamika pemerintahan, ada kejanggalan dalam proses pemberhentian Pak Purbaya yang menurut saya penting untuk dibicarakan secara terbuka,” kata Angga, Jumat (18/9/2026).
Purbaya diketahui dicopot dari jabatannya melalui reshuffle kabinet pada Senin (14/9/2026).
Posisinya digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang langsung diambil sumpahnya di Istana Negara pada hari yang sama. Yang menjadi sorotan, Purbaya baru mengetahui pergantian dirinya saat tengah memimpin rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Senayan, membahas kebijakan fiskal dan RAPBN 2027 , kabar tersebut disampaikan lewat sambungan telepon dari Istana di tengah jalannya rapat.
Bagi Angga, persoalan sesungguhnya bukan pada keputusan penggantiannya, melainkan pada cara dan waktu penyampaiannya.
“Bayangkan, seorang pembantu presiden sedang memaparkan arah kebijakan fiskal negara di forum resmi, lalu di tengah forum itu ia dikabari sudah tidak menjabat lagi. Ini menyangkut martabat seseorang yang sudah mengabdi untuk negara. Kalau pejabat setingkat menteri diperlakukan seperti ini, bagaimana kira-kira nasib pegawai biasa?” ujarnya.
Ia menegaskan tidak keberatan dengan keputusan pergantian itu sendiri, karena merupakan hak penuh Presiden. Namun ia menilai eksekusinya perlu dikritisi.
“Hak prerogatif Presiden untuk mengganti menteri, itu jelas dan tidak perlu diperdebatkan. Tapi kewenangan besar semestinya dijalankan dengan cara yang lebih beradab, bukan asal-asalan,” tegasnya.
Menurutnya, kejadian ini mestinya menjadi bahan muhasabah bagi seluruh elite kekuasaan, bukan semata tanggung jawab Istana.
“Kita sering bicara soal adab dan akhlak dalam bernegara, tapi praktiknya masih jauh panggang dari api. Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, lama-lama akan dianggap sebagai kelaziman,” katanya.
Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk merumuskan standar etika kekuasaan yang lebih terukur, agar ke depan proses pergantian pejabat publik tidak lagi menyisakan kesan otoriter.
“Ujian demokrasi bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap manusia termasuk mereka yang sudah mengabdi kepada negara,” pungkas Angga Putra Pratama.
