MEDIAINDO.ID-|Pembangunan jalan melalui pinjaman daerah senilai Rp 230 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyisakan sejumlah hal yang perlu dijelaskan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta pemerintah membuka skema pengembalian pinjaman tersebut agar masyarakat mengetahui konsekuensi pembiayaannya terhadap keuangan daerah.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, mengatakan publik berhak mengetahui sumber anggaran untuk membayar cicilan, tahapan pelunasan, serta kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban tersebut.
Menurut dia, keterbukaan itu penting agar pinjaman tidak menjadi persoalan fiskal di kemudian hari.
Burhanudin mengakui pinjaman tersebut diharapkan mempercepat perbaikan infrastruktur jalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pemerintah tidak boleh hanya mengumumkan hasil pembangunan tanpa menjelaskan beban keuangan yang harus ditanggung setelah proyek selesai.
Ia juga meminta Pemkab Tasikmalaya memberikan kepastian mengenai pembayaran tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Informasi tentang realisasi maupun kesiapan anggaran perlu disampaikan kepada publik.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana kewajiban pinjamannya dibayar,” ujar Burhanudin.
Selain skema pelunasan, KNPI mengingatkan pemerintah agar mengawasi mutu pekerjaan proyek jalan yang dibiayai dari pinjaman tersebut. Percepatan pembangunan, kata dia, tidak boleh mengorbankan kualitas dan ketahanan infrastruktur.
Burhanudin menilai persoalan kualitas menjadi penting karena pemerintah daerah masih harus mencicil pinjaman selama beberapa tahun. Jika jalan yang dibangun cepat rusak sebelum pinjaman lunas, masyarakat dan pemerintah daerah akan menanggung kerugian ganda.
“Jangan sampai pinjaman daerahnya belum lunas, tetapi kondisi jalan yang dibangun sudah rusak lagi. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan dalam jangka panjang,” katanya.
Ia meminta pengawasan dilakukan sejak proses pengerjaan hingga proyek diserahterimakan. Pemerintah juga perlu memastikan kontraktor mematuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Menurut Burhanudin, penggunaan dana pinjaman menuntut tanggung jawab lebih besar karena anggaran tersebut bukan pendapatan daerah yang bisa digunakan tanpa kewajiban pengembalian. Karena itu, transparansi keuangan dan pengendalian kualitas proyek harus berjalan beriringan.
KNPI berharap pinjaman Rp 230 miliar tersebut benar-benar menghasilkan infrastruktur yang tahan lama tanpa membebani kemampuan fiskal Kabupaten Tasikmalaya pada tahun-tahun mendatang.
