MEDIAINDO.ID —| Forum Silaturahim Solusi Masyarakat (FOSSMA) Kota Tasikmalaya ditantang menerjemahkan gagasan menjadi solusi nyata bagi masyarakat.
Musyawarah Kerja (Musker) ke-I yang digelar di Universitas Tasikmalaya (Unitas), Sabtu (10/10/2026), menjadi ujian awal bagi organisasi tersebut untuk membuktikan bahwa persatuan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja konkret.
Mengusung tema “Dari Tasikmalaya untuk Persatuan, dari Persatuan untuk Kemajuan”, forum tersebut membahas sejumlah persoalan strategis, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kenakalan remaja, hingga penguatan ekonomi lokal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum FOSSMA Kota Tasikmalaya, Dadang AP, menegaskan bahwa organisasinya tidak boleh sekadar menjadi ruang berkumpul dan bertukar pikiran. FOSSMA harus mampu menjembatani persoalan masyarakat dengan solusi yang bisa dilaksanakan.
“FOSSMA bukan sekadar tempat berkumpul dan bertukar gagasan, tetapi harus menjadi jembatan antara persoalan masyarakat dan solusi nyata,” ujarnya.
Menurut Dadang, hasil musyawarah perlu diterjemahkan menjadi program yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, pembagian tugas, serta mekanisme evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa semangat organisasi tidak boleh hanya menyala ketika forum berlangsung, kemudian meredup saat memasuki tahap pelaksanaan.
“Jangan sampai semangat hanya tumbuh saat bermusyawarah, tetapi melemah ketika waktunya bekerja. FOSSMA harus membuktikan komitmennya melalui aksi nyata,” tegasnya.
Dalam pembahasan Musker ke-I tersebut, pemateri Nurhayati Effendi, mantan anggota DPR RI sekaligus mantan calon wali kota, menyoroti pentingnya inovasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, kedua aspek tersebut perlu berjalan beriringan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah.
Produk unggulan Kota Tasikmalaya, kata dia, perlu diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak agar semakin dikenal dan mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengembangan produk lokal tidak cukup berhenti sebagai daftar program. Ketiganya membutuhkan langkah berkelanjutan, dukungan lintas sektor, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Pemateri lainnya, Yanto Oce, seorang advokat yang juga mantan calon wali kota, mendorong FOSSMA agar lebih berani menyampaikan gagasan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya.
Ia menyoroti persoalan sosial, termasuk kenakalan remaja dan fenomena geng motor, yang membutuhkan perhatian bersama. Keluarga, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah harus memperkuat edukasi serta pembinaan generasi muda.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kolaborasi harus dibangun agar upaya pencegahan tidak berhenti pada imbauan, tetapi juga menyentuh akar persoalan.
Yanto juga mendorong penguatan literasi ekonomi, pengembangan potensi budaya, serta promosi produk lokal melalui platform digital. Di sisi lain, penggalian potensi PAD dinilai penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“FOSSMA harus mampu menghadirkan kegelisahan intelektual dalam bentuk gagasan dan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti. Tujuannya, mendorong Tasikmalaya menjadi kota yang lebih maju, sejahtera, dan religius,” demikian pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Mustomi, yang turut menjadi pemateri, menyampaikan bahwa Kota Tasikmalaya saat ini membutuhkan solusi nyata untuk mendorong kemajuan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa berbagai persoalan kota memerlukan keterlibatan banyak pihak. Organisasi masyarakat, kalangan akademisi, tokoh agama, pelaku usaha, dan pemerintah perlu membangun sinergi yang tidak sebatas pertemuan atau pernyataan dukungan.
Melalui Musker ke-I, FOSSMA diharapkan mampu melahirkan program kerja yang realistis, terukur, dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, pesantren, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan daerah.
Namun, ukuran keberhasilan musyawarah pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya gagasan yang disampaikan, melainkan pada seberapa jauh gagasan tersebut menjawab kebutuhan warga.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan forum yang ramai oleh pemikiran, tetapi juga kerja nyata yang hasilnya bisa dirasakan. Jangan sampai solusi hanya menjadi tajuk musyawarah, sementara persoalan warga tetap berjalan tanpa penyelesaian.
