MEDIAINDO.ID – KABUPATEN TASIKMALAYA | Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah di Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan adanya pengondisian atau pengarahan terhadap penentuan Toko Bangunan (TB) yang akan menyuplai material bagi para penerima bantuan.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, independensi Kelompok Penerima Bantuan (KPB), serta sejauh mana kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dalam proses pemilihan toko penyedia material.
Dalam pelaksanaan program BSPS, prinsip pemberdayaan masyarakat semestinya menjadi landasan utama. Penerima bantuan melalui kelompoknya harus mendapatkan ruang untuk menentukan pilihan penyedia material sesuai mekanisme, ketentuan teknis, kualitas barang, harga yang wajar, serta kebutuhan pembangunan rumah masing-masing.
Namun, informasi yang dihimpun di lapangan justru memunculkan dugaan adanya pengarahan terhadap salah satu toko bangunan. Jika benar terdapat pihak yang mengarahkan atau membatasi pilihan toko tanpa melalui mekanisme yang semestinya, hal tersebut patut menjadi perhatian dan perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Keterangan Kepala Desa: Pendamping Diduga Menyebut Toko Sudah Dikondisikan
Kepala Desa Setiawaras, Asep Gunawan, saat memberikan keterangan mengungkapkan adanya percakapan dengan seorang pendamping program BSPS bernama Restu.
Menurut Asep Gunawan, pendamping tersebut pernah menyampaikan agar dirinya tidak menanggapi toko bangunan lain yang ingin terlibat dalam penyediaan material, selain toko yang dibawa atau diarahkan oleh pendamping tersebut.
Bahkan, menurut penuturan kepala desa, pendamping menyampaikan bahwa toko yang dimaksud sudah dikondisikan oleh pihak dinas.
“Jangan ditanggapi kalau ada TB yang lain, kecuali saya. Karena ada TB yang pengondisian dari dinas. Saya juga tidak bisa apa-apa, soalnya sudah dikondisikan sama dinas,” demikian isi pernyataan yang disampaikan Kepala Desa Setiawaras saat menceritakan percakapannya dengan pendamping.
Asep Gunawan juga menjelaskan bahwa sebelumnya pendamping meminta agar disiapkan tiga toko bangunan sebagai alternatif dalam proses pemilihan penyedia material.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, pihak desa mengaku telah menyiapkan tiga toko bangunan. Namun, setelah persiapan dilakukan, muncul pernyataan dari pendamping yang menurut kepala desa mengarah pada satu toko tertentu.
“Padahal sebelum penentuan TB, pendamping bilang harus menyiapkan tiga toko. Saya sudah menyiapkan TB sesuai permintaan pendamping, tetapi tiba-tiba pendamping menyampaikan seperti itu kepada saya,” ungkap Asep Gunawan.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi penting yang perlu diklarifikasi secara terbuka. Sebab, apabila benar terdapat pengarahan terhadap satu toko tertentu, masyarakat berhak mengetahui dasar kebijakan, mekanisme pemilihan, serta siapa pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan penyedia material.
Dinas PKP Diminta Jangan Mengabaikan Dugaan Pengondisian
Persoalan ini bukan sekadar persaingan antartoko bangunan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut hak penerima bantuan, transparansi penggunaan dana bantuan, dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.
Dinas PKP Kabupaten Tasikmalaya perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai apakah terdapat instruksi, rekomendasi, atau kebijakan yang mengarahkan penerima BSPS untuk menggunakan toko bangunan tertentu.
Apabila pemilihan toko memang menjadi kewenangan KPB sesuai pedoman pelaksanaan program, maka tidak boleh ada intervensi yang menghilangkan kebebasan kelompok penerima dalam menentukan pilihan melalui mekanisme yang sah.
Dinas juga perlu menjelaskan apakah TFL memiliki kewenangan sebatas pendampingan dan fasilitasi atau sampai menentukan penyedia material. Perbedaan antara pendampingan teknis dan intervensi dalam pengambilan keputusan harus diperjelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Masyarakat meminta agar proses pemilihan toko diperiksa, termasuk dokumen penawaran harga, daftar toko yang diikutsertakan, hasil kesepakatan KPB, serta bukti bahwa pemilihan dilakukan secara transparan.
Jangan Sampai Program Bedah Rumah Menjadi Ajang Kepentingan
Program BSPS merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni. Karena itu, pelaksanaannya harus mengutamakan kepentingan penerima bantuan, bukan kepentingan pihak tertentu.
Jika dugaan pengondisian tersebut terbukti, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai masyarakat penerima bantuan hanya menjadi pihak yang mengikuti keputusan, tanpa memperoleh penjelasan mengenai harga, kualitas, dan asal-usul material yang digunakan.
Dinas PKP sebagai instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan program harus menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi dan pengawasan. Begitu pula pendamping lapangan, yang seharusnya membantu masyarakat memahami prosedur, bukan menimbulkan kesan adanya pembatasan pilihan.
MediaIndo.id Minta Klarifikasi dan Pengawasan
MediaIndo.id mendorong Dinas PKP Kabupaten Tasikmalaya, koordinator pendamping, serta pihak terkait di tingkat provinsi maupun kementerian untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur, perlu ada langkah evaluasi dan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala Desa Setiawaras, Asep Gunawan, telah menyampaikan keterangannya mengenai percakapan dengan pendamping. Namun, pernyataan tersebut tetap perlu dikonfirmasi kepada Restu selaku pendamping dan pihak Dinas PKP agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
MediaIndo.id membuka ruang hak jawab, klarifikasi, maupun koreksi kepada Dinas PKP, pendamping BSPS, toko bangunan yang disebut, serta seluruh pihak terkait.
Tidak adanya tanggapan dari pihak yang dikonfirmasi tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas dugaan yang diberitakan.
Bersambung: MediaIndo.id akan terus melakukan penelusuran terhadap mekanisme pemilihan toko bangunan, kewajaran harga material, serta transparansi pelaksanaan program BSPS di Desa Setiawaras.
Red/MI.












