MEDIAINDO.ID – KABUPATEN TASIKMALAYA | Polemik pengadaan material dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya para penerima manfaat. 17 November 2926.
Sorotan kali ini tertuju pada harga material bangunan yang disuplai oleh Toko Bangunan (TB) Medco, yang berlokasi di Jalan Raya Karangnunggal. Sejumlah penerima manfaat mempertanyakan adanya perbedaan harga material yang dinilai cukup signifikan dibandingkan dengan harga yang biasa berlaku di wilayah setempat.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengadaan, kewajaran harga material, serta mekanisme pemilihan toko penyedia bahan bangunan dalam program BSPS yang merupakan program pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia.
Salah satu material yang menjadi sorotan adalah pasir. Berdasarkan keterangan warga, harga pasir yang biasa dibeli masyarakat di wilayah Desa Setiawaras berkisar Rp2.200.000 per truk. Namun, dalam pengadaan material program BSPS, harga yang disebutkan mencapai sekitar Rp3.400.000 per truk.
Selisih harga sekitar Rp1.200.000 tersebut dinilai cukup memberatkan, terlebih anggaran bantuan yang diterima masyarakat sudah terbatas.
Salah seorang warga penerima manfaat berinisial (L) mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, anggaran bantuan sebesar Rp17.500.000 seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah penerima manfaat.
“Anggaran Rp17.500.000 itu sudah sangat minim. Namun, kalau harga pembelian material justru melonjak jauh dari harga pasaran, tentu masyarakat semakin dirugikan. Belum lagi bagi penerima manfaat yang rumahnya berada di dalam gang, mereka masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengangkut pasir sampai ke lokasi rumah,” ungkap (L).
Ia menjelaskan, biaya tambahan untuk mengangkut pasir ke lokasi rumah penerima manfaat yang berada di dalam gang disebut berkisar Rp700.000 hingga Rp1.000.000.
Dengan demikian, apabila harga pasir mencapai Rp3.400.000 per truk dan ditambah ongkos angkut, total pengeluaran dapat mencapai sekitar Rp4.100.000 hingga Rp4.400.000 per truk.
Kondisi tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi masyarakat. Sebab, penerima manfaat berharap material yang disediakan dapat menjangkau lokasi pembangunan rumah tanpa membebani mereka dengan biaya tambahan yang tidak diperhitungkan sejak awal.
“Seharusnya toko bertanggung jawab mengirimkan material sampai ke titik lokasi rumah penerima manfaat. Jangan sampai masyarakat yang sudah menerima bantuan terbatas justru kembali dibebani ongkos angkut,” tegasnya.
Pengakuan Pendamping: Harga Disebut Berasal dari Pengajuan Toko
Untuk memperoleh kejelasan, awak media MediaReskrim.com melakukan konfirmasi kepada pihak pendamping atas nama Restu terkait harga material dan mekanisme pengadaan toko tersebut.
Dalam keterangannya, Restu menyebutkan bahwa harga material yang dipersoalkan merupakan harga yang diajukan oleh pihak Toko TB Medco.
Ia juga menyampaikan bahwa penentuan harga tersebut berkaitan dengan persetujuan penerima manfaat. Menurutnya, apabila masyarakat penerima manfaat menyetujui harga yang ditawarkan, kemungkinan tidak akan muncul komplain mengenai persoalan harga.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah persetujuan penerima manfaat benar-benar diberikan berdasarkan informasi harga yang transparan dan perbandingan harga pasar? Ataukah masyarakat hanya menerima harga yang telah ditentukan tanpa memiliki keleluasaan memilih penyedia material lainnya?
Dalam program bantuan pemerintah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, persetujuan penerima manfaat semestinya didasarkan pada informasi yang jelas, termasuk rincian harga, spesifikasi barang, kualitas material, serta biaya pengiriman.
Dugaan Penunjukan Toko oleh Pihak Terkait Dipertanyakan
Selain persoalan harga, mekanisme pemilihan toko penyedia material juga menjadi sorotan.
Berdasarkan ketentuan pelaksanaan BSPS, pemilihan toko atau penyedia bahan bangunan pada prinsipnya menjadi kewenangan masyarakat penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dengan tetap mengikuti ketentuan teknis dan administrasi program.
Karena itu, munculnya informasi mengenai dugaan pengarahan atau penunjukan toko tertentu oleh pihak pendamping maupun pihak Dinas perlu mendapat penjelasan terbuka dari instansi berwenang.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan penunjukan TB Medco, Restu menyebut bahwa toko tersebut merupakan rekomendasi dari pihak kepala desa.
Namun, keterangan tersebut menimbulkan perbedaan informasi setelah awak media berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Setiawaras, Asep Gunawan.
Menurut informasi yang disampaikan kepada awak media, Kepala Desa Asep Gunawan menyatakan tidak pernah memerintahkan ataupun menunjuk toko tersebut sebagai penyedia material program BSPS.
Bahkan, Restu disebut menyampaikan kepada kepala desa agar apabila terdapat CV atau penyedia lain, hal tersebut diabaikan dan tidak perlu ditanggapi.
Apabila keterangan tersebut benar, tentu perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar komunikasi, kewenangan, serta mekanisme yang digunakan dalam menentukan penyedia material program BSPS di Desa Setiawaras.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar menyangkut toko mana yang memasok material, melainkan juga menyangkut hak penerima manfaat untuk memperoleh informasi dan menentukan pilihan penyedia sesuai ketentuan program.
Dinas PKP Diminta Tidak Tutup Mata
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan dinas terkait terhadap pelaksanaan program BSPS di lapangan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan material, kebebasan KPB dalam memilih toko, serta pengawasan terhadap kewajaran harga barang.
Apabila ditemukan adanya pengarahan, intervensi, atau penunjukan penyedia yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut patut dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai kewenangan.
Begitu pula dengan dugaan perbedaan harga pasir yang mencapai sekitar Rp1.200.000 per truk dibandingkan harga yang biasa dibeli masyarakat. Perbedaan tersebut perlu diuji berdasarkan spesifikasi pasir, volume muatan, kualitas, jarak pengiriman, serta komponen biaya lainnya agar tidak terjadi kesimpulan sepihak.
Pihak dinas juga diharapkan membuka informasi mengenai rincian anggaran bantuan sebesar Rp17.500.000, termasuk alokasi pembelian material dan mekanisme pengiriman ke lokasi rumah penerima manfaat.
Masyarakat Menunggu Kejelasan dan Tindakan Nyata
Hingga persoalan ini menjadi sorotan, masyarakat masih menunggu kejelasan dari pihak dinas maupun pihak Toko TB Medco terkait dasar penetapan harga material dan mekanisme pengadaan yang diterapkan.
Jangan sampai program pemerintah yang sejatinya bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah layak huni justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya transparansi dalam pengadaan material.
MediaReskrim.com mendorong pihak Kementerian PKP, dinas terkait, serta instansi pengawasan untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan BSPS di Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan, hendaknya dilakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan dokumen, bukti transaksi, daftar harga material, serta keterangan para penerima manfaat.
Awak media juga masih membuka ruang konfirmasi kepada Kepala Desa Setiawaras, pihak Toko TB Medco, pengusung Restu, TFL, dan dinas terkait untuk memberikan penjelasan maupun hak jawab atas informasi yang berkembang.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan warga dan hasil konfirmasi awal. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.
Tidak adanya keterangan dari pihak yang disebutkan hingga berita ini diterbitkan, apabila terjadi, tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas dugaan tersebut.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jangan sampai bantuan untuk rakyat kecil justru menyisakan tanda tanya dalam proses pelaksanaannya.
Red/MI.












