MEDIAINDO.ID-|Puluhan massa dari Organisasi Masyarakat Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tasikmalaya, Kamis (24/9/2026). Aksi ini menyoroti dugaan maraknya dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi tanpa izin resmi, bahkan disebut-sebut dimiliki oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya termasuk milik sejumlah oknum polisi.
Tuntutan Penutupan Dapur Ilegal
Dalam orasi, massa mendesak agar seluruh dapur MBG dari total sebanyak 299 dapur SPPG yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak yang belum mengantongi izin PBG, SLF, IPAL, maupun SLHS agar segera ditutup sementara sampai mengantongi seluruh izin. Tuntutan ini diperkuat dengan fakta adanya kasus keracunan makanan di berbagai kecamatan sepanjang tahun 2026, yang diduga kuat terkait lemahnya pengawasan terhadap dapur MBG.
Massa menilai keberadaan dapur ilegal tersebut bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat program MBG. Mereka menegaskan bahwa pejabat daerah seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan hukum, bukan justru terlibat dalam praktik yang melanggar regulasi.
Massa juga menuntut kehadiran langsung Bupati Cecep Nurul Yakin dan Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Dr. Rubi Azhara, S.STP., M.Si., untuk memberikan klarifikasi serta berdiskusi mengenai langkah penindakan. Namun, hingga aksi berlangsung, kedua pejabat tersebut tidak kunjung hadir di tengah demonstran. Ketidakhadiran ini memicu kekecewaan mendalam dan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat.
Kekecewaan massa memuncak ketika tuntutan mereka tidak direspons. Sejumlah demonstran mencoba menerobos masuk ke kantor Bupati Tasikmalaya, sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya yang berjaga. Situasi semakin panas ketika massa membakar ban di depan kantor Bupati sebagai bentuk protes keras atas ketidakjelasan sikap pemerintah daerah.
Setelah selang beberapa waktu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah 1 Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya hadir bersama Koordinator Wilayah (Korwil) dapur SPPG Kabupaten Tasikmalaya, Andi Rizki H, serta Kepala
Bidang Pengawasan Pasilitas Pelayanan dan Tempat Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Priliana Susanti beserta staff dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara mengatakan, pihaknya mengucapkan apresiasi atas masukan dari seluruh masa aksi sebagai evaluasi pihaknya untuk menertibkan dapur-dapur MBG yang belum berizin, namun Rubi mengatakan jika kewenangan dirinya sangat terbatas karena seluruhnya dikendalikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN). “Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh teman-teman dari JAMAN, semua yang disampaikan memang benar adanya, masih banyak dapur-dapur SPPG yang belum memiliki izin lengkap tapi sudah beroperasi. Kami selalu mengingatkan mereka agar segera menempuh izin sepenuhnya, namun kewenangan kami terbatas karena seluruhnya dikendalikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN)”, ungkap Rubi.
Diwaktu yang sama, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Tasikmalaya, Andi Rizki H mengatakan pihaknya membenarkan jika dari 299 dapur SPPG yang ada di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat banyak yang belum memiliki izin PBG, SLF ataupun SLHS dan IPAL serta lainnya namun sudah beroperasi. Dirinya pun terus melakukan evaluasi dan terus mengingatkan para pemilik dapur agar secepatnya menempuh seluruh izin.
“Memang benar masih banyak dapur SPPG yang belum memiliki izin tersebut namun sudah beroperasi. Kami terus melakukan evaluasi terhadap seluruh dapur-dapur SPPG tersebut agar secepatnya menempuh seluruh izin”, ucap Andi.
Sorotan Publik dan Krisis Kepercayaan
Aksi ini menambah sorotan publik terhadap program MBG di Tasikmalaya yang dinilai sarat masalah tata kelola dan transparansi. Dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam pengelolaan dapur ilegal memperkuat desakan agar pemerintah pusat turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin nyata. Demonstrasi JAMAN menjadi simbol perlawanan terhadap praktik yang dianggap mencederai prinsip keadilan sosial dan akuntabilitas publik. Jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, bukan tidak mungkin gelombang protes akan semakin meluas dan menimbulkan instabilitas politik lokal.
