MEDIAINDO.ID –|Aksi unjuk rasa yang digelar kelompok Cipayung Plus Kota Tasikmalaya di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya Jumat siang (16/10/2026) berlangsung memanas. Massa mahasiswa mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Wali Kota Tasikmalaya dan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya hingga Kapolres Tasikmalaya Kota. Massa juga menyuarakan tuntutan prmakzulan.
Dalam aksi tersebut, massa sempat berupaya menerobos masuk ke lingkungan Bale Kota. Namun, petugas yang berjaga di gerbang berusaha menghalangi pergerakan demonstran sehingga situasi sempat memanas.
Tak berhasil masuk melalui gerbang utama, sejumlah mahasiswa berusaha menerobos dengan melewati pagar. Massa juga mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Namun, upaya tersebut kembali menemui jalan buntu. Akses menuju ruangan wali kota dilaporkan dalam keadaan terkunci sehingga massa tidak dapat masuk dan bertemu langsung dengan kepala daerah.
Ketegangan pun tak terhindarkan. Kekecewaan mahasiswa memuncak karena tuntutan untuk bertemu dengan pimpinan daerah belum terpenuhi. Sebelum berupaya masuk ke lingkungan Bale Kota, massa juga sempat membakar ban di depan kantor pemerintahan tersebut. Namun, api tidak menyala lama.
Hingga pukul 15.46 WIB, belum ada pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menemui massa aksi. Pada akhirnya mereka berhasil masuk kantor wali kota lewat pintu belakang, dan menempati ruangan staf ahli. Sementara ruangan Wali Kota Tasikmalaya dikunci.
Dalam orasinya, Cipayung Plus menyoroti persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Mahasiswa mempertanyakan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan selama kepemimpinan Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Candra.
Mereka menilai refleksi perjalanan pemerintahan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Momentum evaluasi perlu dimanfaatkan untuk mengukur capaian program, menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata.
Mahasiswa juga menyoroti masa kepemimpinan Viman dan Diky yang telah berjalan sekitar dua tahun. Menurut mereka, periode tersebut semestinya menjadi waktu yang cukup untuk menunjukkan arah perubahan dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Persoalan kemiskinan menjadi salah satu indikator yang disorot dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai pemerintah kota perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi.
Selain itu, massa mengkritik kegiatan pemerintahan yang dinilai lebih menonjolkan seremoni dibandingkan penyelesaian persoalan masyarakat.
Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial, termasuk pembangunan atau penyediaan tenda megah di kegiatan pemerintahan, di tengah persoalan sosial yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Bagi mahasiswa, evaluasi kepemimpinan harus didasarkan pada capaian yang terukur, bukan sekadar kegiatan formalitas atau laporan keberhasilan program.
Tak hanya menyoroti kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Cipayung Plus juga menyampaikan kritik terhadap kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Tasikmalaya.
Massa menilai upaya menjaga keamanan kota perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dalam orasinya, mereka turut mendesak Kapolres Tasikmalaya Kota agar bertanggung jawab terhadap persoalan keamanan yang menjadi perhatian masyarakat.
Bahkan, tuntutan mundur turut diarahkan kepada Wali Kota Tasikmalaya dan Kapolres Tasikmalaya Kota sebagai bentuk protes terhadap kinerja yang mereka dinilai belum memuaskan.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keamanan di Kota Tasikmalaya. Mereka menginginkan evaluasi yang terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
