MEDIAINDO.ID-| Dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan seorang oknum anggota TNI terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan, Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mendapat perhatian serius dari jajaran TNI.
Danbrigif TP 50/Kandang Wesi, Letkol Infanteri Naryanto, yang membawahi Batalyon TP 336 Merak Sakti menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran.
Respons Cepat Danbrigif Soal Dugaan Enam Santri di Pangandaran Dianiaya Oknum TNI
Dalam keterangannya, Naryanto mengungkapkan bahwa dugaan tindakan kekerasan tersebut diduga dipicu oleh perilaku oknum anggota yang bersangkutan setelah mengonsumsi minuman keras (miras).
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas adanya kekerasan yang dilakukan oknum anggota Yonif 336 terhadap santri Nurul Bayan,” kata Naryanto, Jumat 13 November 2026.
Ia menjelaskan, setelah menerima laporan dari pengasuh pesantren pada siang hari, pihaknya langsung bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang diduga terlibat.
Dari hasil pemeriksaan awal, oknum anggota tersebut mengakui perbuatannya. Selanjutnya, yang bersangkutan langsung dilimpahkan kepada Polisi Militer (PM) untuk menjalani proses hukum.
“Kami tegaskan bahwa kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum terhadap oknum prajurit yang melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Naryanto memastikan, saat ini oknum anggota TNI tersebut telah ditahan di Denpom Garut untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk respons cepat sekaligus komitmen institusi dalam menindak tegas setiap prajurit yang melakukan pelanggaran.
Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pengasuh Ponpes Nurul Bayan guna menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Ia pun menegaskan, proses penegakan hukum akan terus dikawal. Namun, terkait penuntutan hingga penjatuhan vonis terhadap prajurit yang bersangkutan, kewenangannya berada pada Oditur Militer dan Hakim.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Polisi Militer dan memantau perkembangan kasus ini. Untuk penuntutan dan penjatuhan vonis merupakan kewenangan Oditur dan Hakim,” jelasnya.
Naryanto meminta masyarakat, khususnya keluarga besar Ponpes Nurul Bayan, agar tidak khawatir terhadap komitmen pihaknya dalam mengawal proses hukum. Ia menjanjikan transparansi dan keterbukaan informasi terkait perkembangan penanganan kasus ini.
Pastikan Penanganan Kondisi Para Korban
Selain fokus pada proses hukum, pihaknya juga menyatakan akan memperhatikan kondisi enam santri Ponpes Nurul Bayan Pangandaran yang diduga menjadi korban kekerasan.
Naryanto menambahkan, koordinasi dengan pengasuh pesantren akan terus dilakukan untuk memastikan para santri mendapatkan penanganan dan pengurusan yang semestinya.
Apabila ditemukan korban mengalami luka-luka, pihaknya menyatakan siap melakukan langkah penanganan. Termasuk evakuasi sesuai kebutuhan.
“Kalau misalnya ada luka, berarti kami akan melakukan evakuasi sebagaimana mestinya. Kami pasti terus berkoordinasi dengan pengasuh pesantren,” kata Letkol Infanteri Naryanto.
