MEDIAINDO.ID —| Persoalan geng motor di Kota Tasikmalaya dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menilai sekolah dan guru memiliki peran penting dalam mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi yang berujung kekerasan maupun kriminalitas di jalanan.
Hilman menyoroti mayoritas anggota geng motor yang masih berstatus pelajar SMP dan SMA.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat sekolah seharusnya menjadi salah satu benteng utama untuk mencegah perilaku menyimpang sejak dini.
“Yang paling besar anggota geng motor itu adalah anggota dari pelajar SMP dan SMA. Mereka secara personal pasti memiliki ketakutan oleh sekolah, oleh gurunya masing-masing,” kata Hilman, Minggu (20/9/2026).
Karena itu, dia mendorong sekolah kembali menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas terhadap perilaku siswa.
Menurutnya, pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan mengejar nilai akademik dan memastikan siswa naik kelas atau lulus.
Hilman bahkan menilai sistem pendidikan saat ini terlalu berorientasi pada produksi lulusan.
Sekolah, kata dia, jangan sampai hanya menjadi semacam “pabrik” yang mengejar jumlah kelulusan, tetapi mengabaikan kualitas moral dan mental peserta didik.
“Sekolah kita itu sudah kehilangan, bukan lagi menjadi ajang pendidikan baik secara edukatif maupun secara mental. Hari ini sekolah kita sudah menjadi pabrik,” ujarnya.
Ia mempertanyakan minimnya mekanisme penyaringan terhadap kualitas mental, moral dan kedisiplinan siswa.
Menurut politisi PPP ini, hampir tidak pernah terdengar ada siswa yang tidak naik kelas atau tidak lulus karena persoalan perilaku.
“Mau bodoh apapun, mau senakal apapun pasti naik. Kenapa? Karena kejaran kita hanya target IPM saja, indeks pendidikan saja. Pendidikan ini mengejar itu tanpa mengedepankan kualitas moral,” katanya.
Hilman mengatakan persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
Sebab, ketika pendidikan karakter dan kedisiplinan tidak dibangun secara kuat di sekolah, dampaknya bisa terlihat di ruang publik.
Salah satunya, menurut dia, adalah munculnya perilaku pelajar yang terlibat geng motor hingga aksi kekerasan di jalan.
“Betapa murahnya nyawa di jalan,” tegasnya.
Hilman menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan karakter yang belum optimal.
Ketika moral, kedisiplinan dan tanggung jawab tidak menjadi bagian penting dari proses pendidikan, perilaku siswa di luar sekolah berpotensi kehilangan kontrol.
“Kenapa nyawa menjadi murah di jalan? Karena proses pendidikan karakter moralnya tidak terbangun di sekolah. Tidak ada disiplin yang benar,” tambahnya.
Karena itu, dia mendorong adanya perubahan pendekatan pendidikan dengan kembali memperkuat penilaian mental, moral dan kedisiplinan siswa.
Proses tersebut juga harus melibatkan orang tua sehingga sekolah tidak bekerja sendirian.
Hilman mencontohkan kebijakan pendidikan yang pernah diterapkan di Purwakarta pada era kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Menurut dia, pendekatan serupa semestinya bisa dikaji dan diterapkan kembali di Jawa Barat sesuai kebutuhan daerah.
“Kenapa enggak bisa di Jawa Barat untuk melakukan itu?” katanya.
Menurut Hilman, penanganan geng motor pada akhirnya tidak hanya soal patroli, penindakan atau aparat keamanan.
Jika akar persoalannya menyentuh dunia pelajar, maka sekolah, guru dan orang tua juga harus ikut mengambil peran.
Sebab, jika sekolah hanya sibuk mencetak angka kelulusan tanpa memastikan kualitas karakter anak didiknya, maka pendidikan berisiko berhenti pada urusan administrasi.
Sementara di jalan, persoalan moral dan disiplin justru bisa berubah menjadi taruhan nyawa.
