MEDIAINDO.ID-| Menyambut Hari Tani Nasional ke-66, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi (Faperta Unsil) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
Aksi ini menjadi panggung telanjang yang membongkar bobroknya tata kelola sektor pertanian di Kota Tasikmalaya. Mulai dari ancaman kemiskinan struktural petani gurem, rusaknya infrastruktur irigasi. Hingga absennya para pejabat penentu kebijakan.
Ketua BEM Faperta Unsil, Alik menegaskan, aksi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas kondisi pertanian daerah yang kian miris. Menurutnya, momentum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah berjalan puluhan tahun sejatinya menjadi tumpuan kesejahteraan petani. Namun, realita di lapangan justru jauh dari kata ideal.
“Kami membawa delapan poin tuntutan aksi. Yang paling krusial kami dorong adalah terwujudnya Perwalkot LP2B dan Perwalkot Perlindungan sebagai juklak-juknis dari Perda LP2B demi menjamin hak-hak petani,” tegas Alik di sela aksi.
Mitigasi Kemarau, BEM Faperta Unsil Soroti Ketidaksiapan Pemkot Tasikmalaya
Tak hanya persoalan regulasi, Alik juga menyoroti ketidaksiapan Pemkot Tasikmalaya dalam memitigasi dampak kemarau dan El Nino. Petani di Kota Tasikmalaya dipastikan terancam gagal melakukan musim tanam ketiga akibat kekeringan parah.
Menurutnya, masalah utama bukan sekadar fenomena alam, melainkan jaringan irigasi. Baik kewenangan pusat, provinsi, hingga pemkot, yang banyak mengalami kerusakan tanpa penanganan sistematis.
“BMKG sudah memberi peringatan sejak awal tahun. Tapi alih-alih memperbaiki saluran irigasi yang rusak, pemkot justru terkesan melempar solusi pengalihan komoditas tanaman. Ini bukan solusi, melainkan kegagalan perencanaan kebijakan,” katanya.
Alik lantas membeberkan data statistik yang memprihatinkan. Dari total sekitar 19.800 petani pengguna lahan di Kota Tasikmalaya, sebanyak 17.800 di antaranya, atau sekitar 86 persen merupakan petani gurem yang hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar.
Ketimpangan penguasaan lahan ini memicu jebakan kemiskinan struktural, yang berkontribusi menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai daerah termiskin kedua di Jawa Barat.
“Visi-misi pemkot selama ini hanya agenda seremonial tanpa orientasi pembangunan dan kesejahteraan petani secara riil,” tambah Alik.
Kecewaan mahasiswa kian memuncak lantaran jajaran petinggi daerah mulai dari Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian, hingga Ketua DPRD dan Ketua Komisi 2, kompak tak menampakkan batang hidungnya.
Atas ketidakhadiran para pemangku kebijakan tersebut, BEM Faperta Unsil melayangkan mosi tidak percaya dan mengancam akan menggelar aksi susulan dengan eskalasi massa yang lebih besar.
Masalah Jadwal dan Takdir Alam
Menanggapi gelombang protes tersebut, Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menyampaikan apresiasinya terhadap tuntutan mahasiswa yang ia nilai sangat positif. Kendati demikian, ia membantah tudingan bahwa pemkot sengaja mengabaikan massa aksi.
Menurut Ade, jajaran pejabat sejatinya telah menunggu sejak pukul 13.00 WIB sesuai jadwal surat undangan. Namun karena keterbatasan waktu dan ada agenda lain,
“Sesuai surat undangan jam 13.00 WIB, pejabat seperti dari DPRD, Kadis Kominfo, Sekdis Pertanian, hingga Kabid dari Indag sudah bersiap menunggu,” ujarnya.
Mengenai kelangkaan air dan ancaman kekeringan, Ade mengatakan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait seperti BBWS telah berupaya mengatur pembagian debit air secara bergiliran di titik-titik krusial. Seperti Simpang Tiga Cimulu dan Cikunir. Ia menilai kondisi krisis air saat ini lebih disebabkan oleh faktor alam.
“Kalau dari hulu tidak ada airnya, ya tidak akan sampai ke hilir. Pengaturan debit air sudah berjalan, tapi kan ini faktor alam,” jelasnya.
Perbedaan sudut pandang juga merembet pada substansi poin tuntutan. Ketika mahasiswa menegaskan membawa 8 poin tuntutan, Ade menyebut bahwa catatan yang ia terima kurang lebih berjumlah 5 poin. Meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada pimpinan OPD terkait sebagai bahan atensi.
