MEDIAINDO.ID-| Persoalan geng motor di Kota Tasikmalaya dinilai sudah memasuki kondisi yang sangat parah. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya KH Aminudin Bustomi bahkan menyebut situasi tersebut sudah berada di level “stadium lima”.
Pernyataan itu disampaikan Aminudin kepada wartawan, Kamis (10/9/2026), menyikapi kembali maraknya aksi kekerasan jalanan yang melibatkan geng motor hingga menelan korban jiwa.
“Ya ini kan sudah stadium parah, stadium lima lah,” kata Aminudin.
Menurutnya, persoalan geng motor bukan perkara baru. Aksi serupa terus berulang meski berbagai langkah penanganan telah dilakukan. Karena itu, Aminudin menilai persoalan tersebut tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat kepolisian.
“Ini bukan hal baru, berulang-ulang dan senantiasa berulang-ulang. Satu-satunya cara, masyarakat semua harus bersatu, bertindak bersama-sama,” tegasnya.
Ia menyebut keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat tidak bisa hanya menunggu polisi bergerak. Menurut perhitungannya, satu anggota polisi harus berhadapan dengan jumlah masyarakat yang jauh lebih banyak.
“Kalau hanya sebatas mengandalkan aparat enggak akan mungkin. Kita ini kan perbandingan satu aparat anggota polisi berbanding 3.000 masyarakat,” terangnya.
Karena itu, ia mendorong masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling), termasuk pos ronda dan pos kamling di setiap kampung. Menurut Aminudin, keberadaan warga di lingkungan masing-masing bisa menjadi salah satu cara mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
“Kalau teori kejahatan kan niat dan kesempatan. Berarti adanya kesempatan itu kita minimalisir di setiap daerah,” katanya.
Namun, ia mengingatkan persoalan geng motor tidak cukup hanya diselesaikan dengan patroli dan penjagaan lingkungan. Akar persoalan juga harus dibongkar. Termasuk menelusuri siapa saja yang berada di balik aktivitas kelompok tersebut, mulai dari pemasok minuman keras, pemasok senjata hingga pihak yang diduga menjadi backing.
“Kalau kita bersama satukan kekuatan akan ketahuan siapa yang bermain di belakang gerombolan motor itu. Siapa pemasok minuman keras, siapa pemasok senjata, siapa backing dan lain sebagainya,” tutur Aminudin.
Ia bahkan mempertanyakan mengapa aksi geng motor seolah selalu muncul kembali meski aparat telah melakukan patroli. Aminudin menduga para pelaku memiliki pola gerakan yang lebih sulit dibaca.
“Kenapa enggak bisa diselesaikan oleh aparat? Jangan-jangan mereka lebih canggih membuat gerakannya,” tegasnya.
Menurutnya, pola aksi yang muncul setelah aparat menyelesaikan patroli patut menjadi perhatian.
“Ketika aparat sudah beres patroli, mereka action di waktu-waktu yang orang mau ke pasar dan lain-lain,” katanya.
Aminudin juga meminta para ulama, mubalig dan penceramah ikut mengambil peran. Persoalan geng motor, kata dia, harus terus disampaikan dari mimbar ke mimbar agar menjadi perhatian bersama. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk kategori luar biasa sehingga penanganannya pun tidak bisa lagi menggunakan pola biasa.
“Sudah ekstra ini. Paling parah berarti di Kota Tasik,” jelasnya.
Bahkan, Aminudin menggunakan istilah keras untuk menggambarkan perlunya tindakan terhadap kelompok geng motor.
“Bukan perang lagi sekarang. Harus apa, bumi hanguskan semua sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan gerakan masyarakat tersebut bukan berarti membenarkan aksi main hakim sendiri. Menurutnya, masyarakat harus bergerak sebagai bentuk tanggung jawab bersama dengan tetap berkoordinasi dengan aparat dan seluruh pemangku kepentingan.
“Warga harus sekarang ini bukan main hakim sendiri, tapi ini bentuk tanggung jawab bersama. Bersama-sama geraknya,” jelasnya.
Aminudin juga menyoroti pola penanganan yang selama ini dinilainya cenderung sporadis. Ia meminta gerakan menjaga keamanan dilakukan secara rutin dan terukur, bukan hanya muncul ketika situasi sudah memanas atau setelah korban berjatuhan.
“Ini harus berkala. Enggak bisa sporadis, jangan tentatif,” katanya.
Tak hanya masyarakat dan kepolisian, pemerintah daerah juga diminta ikut bertanggung jawab. Salah satunya dengan memastikan penerangan jalan umum (PJU) berfungsi di sejumlah titik yang dianggap rawan.
“Pemerintah kota kaitan fasilitas PJU. Di beberapa titik yang rawan itu memang PJU-nya padam,” ujarnya.
Satpol PP dan seluruh unsur terkait juga diminta tidak tinggal diam. Aminudin mendorong konsep pengamanan berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kondusivitas Kota Tasikmalaya.
“Jadi kita harus bersama, bukan lagi pamswakarsa sekarang, tapi masyarakat swakarsa,” katanya.
Ia pun menyindir alasan klasik berupa keterbatasan anggaran yang kerap muncul ketika pemerintah dituntut memperkuat keamanan. Menurutnya, alasan tersebut tidak semestinya membuat negara kehilangan kendali atas keamanan warganya.
“Apalagi negara, ke mana? Masa negara hadir apa kalah sama para geng-geng? Kacau,” sindirnya.
Pernyataan keras MUI tersebut muncul setelah Kota Tasikmalaya kembali diguncang aksi kekerasan geng motor yang bahkan merenggut nyawa remaja.
